Ngawi (Mediamataraman.co.id) – Dalam Rangka Akselerasi Pencegahan Stunting di Kabupaten Ngawi. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Konvergensi Stuting harus fokus dilokasi yg telah ditetapkan dan diikuti Monitoring dan Evaluasi yang lebih ditingkatkan Intensitasnya

Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko  membuka secara resmi pertemuan Analis Situasi Konvergensi Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Kabupaten Ngawi  didampingi Ketua PKK Kab. Ngawi Ana Mursyida, Kepala Bappelitbang . Bidang Perekonomian, Pemerintahan dan Kemasyarakatan Bappelitbang pertemuan berlangsung di Gedung Kesenian Kabupaten Ngawi.

Aksi konvergensi pencegahan stunting untuk membenahi dan mengoptimalkan pola koordinasi serta kolaborasi mulai dari proses perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program agar dapat memberikan dampak yang signifikan pada penurunan jumlah anak stunting sebagaimana persentase yang telah di targetkan oleh pemerintah.

Stunting disebabkan oleh paktor Multidimensi sehingga penanganannya perlu dilakukan oleh Multisektor. Yang pertama praktek pengasuhan yang kedua terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care, Pos Natal dan pembelajaran dini yang berkualitas yang ketiga kurangnya akses kemakanan bergizi yang keempat kurangnya akses air bersih dan sanitasi.

Sri Widodo Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan n menjelaskan ada 9 desa sebagai lokus intertvensi stunting yaitu Desa Kenongorejo, Gempol, Puhti, Wonorejo, Tambakromo, Tambakboyo, Banjarbanggi, Selopuro, Kalang.

Dikatakannya Wabup, ada 8 aksi intervensi stunting yang pertama aksi analisa situasi, analisis situasi,rencana kegiatan,rembuk stating,peraturan Bupati/Walikota

,pembinaan KPM,perbaikan sistem manajemen data,pengukuran dan publikasi angka stuting,review kinerja tahunan.

Aksi pengukuran dan publikasi memantau kemajuan pada tingkat individu. Mengembangkan program kegiatan yang sesuai, aksi review kinerja tahunan pelaksanaan 8 (delapan) aksi integrasi kabupaten, realisasi rencana kegiatan penurunan stunting tahunan daerah, pelaksanaan anggaran program dan kegiatan intervensi stunting.

“Saya berharap betul kepada organisasi perangkat daerah (OPD) agar berkolaborasi biar penurunan stunting dan ada peningkatan kualitas untuk anak anak kita ini. Khususnya di daerah yang berada di atas 10 persen apalagi jika kita berbicara nilai manusia kita tidak bisa berbicara presentasi, ada saja satu anak kita yang terkategori stunting menjadi perhatian serius buat kita,” terang Sri widodo. (/YUN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!