Ponorogo(mediamataraman.co.id)-Resmi dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Ponorogo, untuk sidang paripurna, dengan agenda penyampaian Bupati terhadap Raperda RPJMD Kabupaten Ponorogo beserta Penyampaian pendapat Bapemperda terhadap usulan Raperda RPJMD Kabupaten Ponorogo 2021-2026. Serta Raperda Pengarusutaman Gender.

Turut hadir dalam giat tersebut, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Wakil Bupati Ponorogo beserta segenap jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Ponorogo. Di Gedung DPRD setempat. Selasa (22/6/2021).

Mewakili Bupati Ponorogo yang berhalangan hadir diketahui akibat sakit, Wabup Ponorogo, Lisdyarita mengatakan, dua Raperda ini memuat terkait visi misi, strategi, pengelolaan dan program Bupati Ponorogo. Tahap penyampaian RPJMD ini untuk memproses dengan tujuan bersama yang selanjutnya akan menjadi Perda dan laporan daerah.

“Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang aman dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Ponorogo. Serta pengaruh kesetaraan gender dalam peran pembangunan daerah,”Jelasnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto menjelaskan, ada beberapa catatan atau note yang memang belum dilampirkan dalam hasil evaluasi dari biro hukum Jawa Timur di dalam RPJMD Bupati Ponorogo.

“Selain itu, ada point yang terpenggal. Semoga ini hanya kesalahan teknis, toh nanti masih ada proses pembahasan di pansus,” jelasnya.

Ia sendiri memiliki harapan agar Raperda RPJMD ini sesuai dengan rancangan awal dari visi misi Bupati Ponorogo terpilih ini. Selain itu, BB pihaknya meyakini bahwa hal ini juga menjadi komitmen dari DPRD Ponorogo sebagai wadah aspirasi dan wujud pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi kita pastikan, DPRD Ponorogo tidak akan mengganjal dari proses-proses dan program yang dicanangkan oleh Bupati,” Urai Ketua DPRD

Senyampang hal ini masih sesuai dengan regulasi yang ada, Sunarto dan segenap anggota DPRD akan mendukung sebagai wujud sinergitas Pemkab Ponorogo. Wakil rakyat akan mengawal dan memberikan pelayanan pemerintah yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sedangkan untuk Raperda kesetaraan gender relatif tidak ada catatan,” sambung Ketua Banggar Kabupaten Ponorogo ini.

Raperda RPJMD yang sesuai dari Banmus nanti akan diputuskan menjadi Perda. Kemudian menurut Sunarto akan dikirim ke Gubernur Jatim untuk dilakukan evaluasi.

“RPJMD ini disetujui dahulu dari legialatif maupun Bupati, baru dievaluasi ke Provinsi Jatim. Hal ini memang berbeda dengan Raperda lainnya. Karena RPJMD ini memuat angka-angka keuangan,” Tutup Sunarto pada awak media.(adv/laily)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!