Ponorogo(mediamataraman.co.id)-Sidang paripurna dalam acara pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun anggaran 2020 resmi dilaksanakan di ruang rapat gedung DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Ponorogo, Senin (19/7/21).

Beberapa hal penting seperti program PEN dan Silpa dari RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) serta beberapa anggaran defisit yang menurut fraksi-fraksi masih membutuhkan pembahasan juga disinggung dalam pembacaan PU (Pandangan Umum).

 

Seperti pada pandangan umum dari Partai PDIP, hal ini disampaikan oleh Releyanda Solekha Wijayanti, Wakil Ketua Fraksi tersebut. “Sidang dewan yang terhormat setelah mencermati raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disampaikan Bupati PDIP perjuangan berpendapat bahwa cabang-cabang kinerja tahun 2020 memberikan kontribusi bagi pembangunan kabupaten Ponorogo meskipun belum secara optimal dengan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator makro untuk melihat perekonomian.” Ujarnya membacakan Pandangan Umum Pada sidang paripurna kali ini.

 

“Namun kami berpendapat hal tersebut bermakna ganda karena bekerja meskipun di masa pandemi covid-19 tetap bisa melampaui target atau penetapan target yang terlalu rendah serta ketidakjelasan memproyeksikan potensi-potensi daerah yang dimiliki agar bisa meningkatkan untuk itu kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan kajian-kajian yang mendalam dan komprehensif dalam upaya menggali potensi potensi pendapatan yang ada di kabupaten Ponorogo.” Imbuhnya.

 

Sehingga pihaknya memiliki pandangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah setelah memahami dampak pandemi covid-19 yang memang luar biasa dan bisa terlihat dari 17 sektor lapangan usaha yang ada di kabupaten Ponorogo hanya ada 7 sektor yang mengalami pertumbuhan positif sedang 10 sektor mengalami kontraksi penurunan, salah satu penyebabnya adalah menurunnya kemampuan daya beli masyarakat sebagai akibat dari jumlah angka kemiskinan tahun 2020 yang meningkat menjadi 9,95%. Fraksinya menganggap perlu adanya upaya meningkatkan pendapatan asli daerah selama tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2021.

 

Sementara itu Eka Rekno Setyani dari fraksi Gerindra saat menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, bahwasanya telah diketahui dari uraian pencapaian realisasi pendapatan-lo, beban, kegiatan operasional, kegiatan non operasional, sebelum pos luar biasa dan pos luar biasa, sehingga pada akhirnya terdapat defisit-lo sebesar rp. (13.243.597.504,07) atau (minus tiga belas milyar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah tujuh sen).

 

“Sehubungan Terhadap penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat, Badan Anggaran menyadari bahwa dalam kondisi covid-19 seperti ini juga berdampak pada kondisi APBN. Namun pada kondisi normal hendaknya membuat terobosan melalui OPD terkait untuk menyampaikan program-program yang populis kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, kita bisa merasakan dan melihat bahwa selain untuk alokasi Pandemi COVID-19 ini permasalahan Anggaran dari tahun ke tahun, selalu tingginya belanja pegawai dalam belanja tidak langsung, sehingga mengakibatkan minimnya belanja daerah. Untuk itu kami menyarankan Terhadap angka silpa tahun 2020, agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dapat memilah antara kewajiban dan prioritas yang harus dipenuhi. Termasuk kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan pada APBD Tahun Anggaran 2020. Tujuannya agar dalam pembahasan dan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 nanti dapat dipertimbangkan.” kata Eka.

 

Menanggapi hal tersebut, Dwi Agus Prayitno, S.H. M.Si. menanggapi terkait program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang bekerja sama dengan PT SMI pada era Bupati Ipong dan notabene juga masih terealisasi kurang lebih 44 Milyar tentu saja menunggu jawabn oleh Bupati Sugiri Sancoko pada paripurna Senin 26 Juli mendatang, dan juga ia menyampaikan beberapa usaha meningkatkan harga beras dengan menjalin kerjasama dan berbagai penawaran ke Bulog serta Kota Surabaya.(Laily)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!