Media Mataraman

Oleh : Hawinda Widya Fatma, Yuanita Ardyanti,  Aris Dianto,Hadi Cahyono Prodi Magister Pedagogi (Ilmu Pendidikan) Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Salah satu asumsi paling problematis dalam diskursus pendidikan modern adalah anggapan bahwa pendidikan bersifat netral, objektif, dan bebas nilai. Asumsi ini terus direproduksi melalui kebijakan, kurikulum, serta praktik pembelajaran sehari-hari, seolah-olah pendidikan hanya berurusan dengan pengetahuan dan keterampilan teknis. Padahal, sejak awal pendidikan selalu menjadi arena ideologis—tempat nilai, kepentingan, dan relasi kuasa diproduksi serta dipertahankan.

Dalam konteks globalisasi pendidikan, mitos netralitas ini justru semakin menguat. Pendidikan dikemas dalam bahasa teknokratis: standar, indikator, capaian, dan performa. Bahasa tersebut tampak objektif, tetapi sesungguhnya menyembunyikan kepentingan ekonomi-politik yang lebih besar. Pendidikan diarahkan untuk melayani pasar tenaga kerja global, sementara fungsi kritis dan emansipatorisnya semakin terpinggirkan.

Di sinilah pedagogik kritis mengambil posisi tegas: pendidikan tidak pernah netral, dan karena itu pendidik harus secara sadar memilih keberpihakannya. Pedagogik kritis tidak berpretensi menjadi pendekatan yang aman dan nyaman, melainkan pendekatan yang menggugat, mengganggu kemapanan, dan mempertanyakan struktur ketidakadilan yang selama ini dianggap wajar.

Pedagogik Kritis sebagai Kritik terhadap Pendidikan Neoliberal

Globalisasi pendidikan tidak dapat dilepaskan dari menguatnya ideologi neoliberal. Pendidikan dipandang sebagai investasi individu, sekolah sebagai penyedia layanan, dan peserta didik sebagai konsumen. Logika efisiensi, kompetisi, dan produktivitas menjadi tolok ukur utama keberhasilan pendidikan.

Dalam kerangka ini, pedagogik kritis berfungsi sebagai kritik radikal. Ia menolak reduksi pendidikan menjadi sekadar instrumen ekonomi. Pedagogik kritis mempertanyakan: siapa yang diuntungkan dari sistem pendidikan saat ini? Pengetahuan siapa yang dianggap sah? Suara siapa yang dibungkam?

Ketika kurikulum disusun untuk memenuhi kebutuhan industri, maka pengetahuan lokal, pengalaman hidup peserta didik, serta isu-isu ketidakadilan sosial sering kali tersingkir. Pendidikan berubah menjadi proses domestikasi, bukan pembebasan. Peserta didik dilatih untuk patuh, adaptif, dan kompetitif, tetapi tidak diajak untuk mempertanyakan struktur yang menciptakan ketimpangan itu sendiri.

Pedagogik kritis menolak kondisi ini. Ia menempatkan pendidikan sebagai ruang resistensi terhadap dominasi pasar dan kekuasaan. Dalam perspektif ini, kegagalan pedagogik kritis bukan terletak pada sifatnya yang “terlalu politis”, melainkan pada sistem pendidikan yang memang dirancang untuk menghindari kesadaran politik peserta didik.

Konteks Indonesia: Kebijakan Progresif, Praktik yang Kontradiktif

Di Indonesia, wacana reformasi pendidikan sering kali dibingkai dalam bahasa kemajuan dan inovasi. Kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi, dan asesmen berbasis kompetensi secara normatif tampak sejalan dengan nilai-nilai pedagogik kritis. Namun, terdapat kontradiksi serius antara wacana dan praktik.

Pada level kebijakan, guru disebut sebagai agen perubahan. Namun pada level implementasi, guru justru terjebak dalam birokratisasi pendidikan. Beban administratif, tekanan akuntabilitas, serta tuntutan pelaporan yang berlebihan secara sistematis menggerus ruang refleksi dan kebebasan pedagogis guru.

Dalam situasi ini, pedagogik kritis sering kali direduksi menjadi slogan tanpa daya transformasi. Guru didorong untuk inovatif, tetapi tidak diberi ruang struktural untuk bersikap kritis. Peserta didik didorong untuk aktif, tetapi tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh sistem.

Pedagogik kritis memandang kondisi ini sebagai bentuk domestikasi baru. Kebebasan yang ditawarkan bersifat semu, karena tidak disertai dengan perubahan relasi kuasa dalam pendidikan. Oleh karena itu, pedagogik kritis menuntut bukan hanya perubahan metode mengajar, tetapi juga perubahan struktur dan budaya pendidikan.

Guru dan Risiko Bersikap Kritis

Mengambil posisi pedagogik kritis berarti menerima risiko. Guru yang bersikap kritis sering kali dianggap tidak sejalan dengan sistem, terlalu idealis, atau bahkan subversif. Dalam budaya pendidikan yang masih hierarkis, suara kritis guru dapat dianggap sebagai bentuk pembangkangan.

Namun, pedagogik kritis justru menegaskan bahwa ketakutan terhadap risiko adalah bagian dari mekanisme kontrol pendidikan. Sistem yang mapan akan selalu menciptakan batas-batas agar kritik tidak berkembang menjadi kesadaran kolektif. Oleh karena itu, keberanian guru untuk bersikap kritis merupakan tindakan pedagogis sekaligus politis.

Guru sebagai intelektual transformatif tidak harus melakukan perlawanan frontal. Resistensi dapat dilakukan melalui praktik-praktik mikro di kelas: membuka ruang dialog, mengakui pengalaman peserta didik, dan mempertanyakan narasi dominan. Tindakan-tindakan kecil ini, dalam perspektif pedagogik kritis, memiliki dampak jangka panjang terhadap pembentukan kesadaran.

Pedagogik Kritis dan Ketimpangan Sosial

Salah satu kontribusi terpenting pedagogik kritis adalah kemampuannya membaca pendidikan dalam relasi ketimpangan sosial. Pendidikan tidak berlangsung dalam kondisi yang setara. Peserta didik datang ke sekolah dengan latar belakang ekonomi, budaya, dan sosial yang berbeda.

Namun, sistem pendidikan sering kali memperlakukan ketimpangan ini sebagai masalah individu, bukan masalah struktural. Peserta didik yang “tertinggal” dianggap kurang motivasi atau kurang kompeten, tanpa mempertanyakan kondisi sosial yang membentuknya.

Pedagogik kritis menolak pendekatan ini. Ia memandang ketimpangan sebagai hasil dari struktur sosial yang timpang. Oleh karena itu, pendidikan harus berpihak pada mereka yang termarjinalkan. Keberpihakan ini bukan bentuk diskriminasi terbalik, melainkan upaya menciptakan keadilan substantif.

Teknologi Digital: Alat Emansipasi atau Instrumen Kontrol?

Dalam diskursus pendidikan digital, teknologi sering diposisikan sebagai solusi netral. Padahal, teknologi tidak bebas nilai. Platform digital, algoritma, dan konten pembelajaran membawa kepentingan ekonomi dan ideologi tertentu.

Pedagogik kritis memandang teknologi sebagai medan baru pertarungan wacana. Tanpa literasi kritis, teknologi justru memperkuat dominasi narasi global dan melemahkan konteks lokal. Peserta didik berisiko menjadi konsumen pasif informasi, bukan subjek yang reflektif.

Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam pendidikan harus disertai dengan pendekatan kritis. Guru perlu mengajak peserta didik untuk mempertanyakan sumber informasi, kepentingan di balik konten digital, serta dampak sosial dari teknologi itu sendiri.

Menjawab Kritik: Pedagogik Kritis Bukan Indoktrinasi

Tuduhan bahwa pedagogik kritis bersifat indoktrinatif perlu dijawab secara tegas. Indoktrinasi terjadi ketika peserta didik dipaksa menerima satu kebenaran tanpa ruang dialog. Pedagogik kritis justru melakukan kebalikannya: membuka ruang bagi perbedaan, konflik, dan negosiasi makna.

Pedagogik kritis tidak menawarkan jawaban tunggal, melainkan alat analisis. Ia tidak membentuk peserta didik agar berpikir “seperti guru”, tetapi agar mampu berpikir secara mandiri dan reflektif. Dalam konteks ini, pedagogik kritis justru menjadi benteng terhadap segala bentuk dogmatisme.

Penutup: Pendidikan sebagai Tindakan Keberpihakan

Pedagogik kritis menuntut keberanian untuk mengambil posisi. Dalam dunia pendidikan yang semakin dikendalikan oleh logika pasar dan birokrasi, bersikap netral sama artinya dengan membiarkan ketidakadilan berlangsung.

Pendidikan yang berpihak pada kemanusiaan tidak akan lahir dari kepatuhan semata, tetapi dari kesadaran kritis dan tindakan reflektif. Pedagogik kritis mengingatkan bahwa tujuan akhir pendidikan bukan sekadar keberhasilan individu, melainkan transformasi sosial yang berkeadilan.

Dengan demikian, pedagogik kritis bukan sekadar pendekatan alternatif, melainkan sikap etis dan politis dalam memaknai pendidikan. Di tengah arus globalisasi yang cenderung menyeragamkan dan mengkomodifikasi, pedagogik kritis hadir sebagai upaya mempertahankan martabat manusia dalam pendidikan