Sidang OTT Bupati Ponorogo: Sugiri Sancoko Sebut Golkar & PDIP Tak Terima Mahar Rekom

Ponorogo, media mataraman. Gonjang-ganjing dana Rp16,25 miliar yang diduga untuk mahar politik sejumlah partai di Pilkada Ponorogo 2025 kembali mencuat dalam sidang lanjutan perkara dugaan OTT Bupati nonaktif Sugiri Sancoko di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin 5/5/2026.

Fakta itu terungkap dari keterangan dan catatan Eli Widodo, adik kandung Sugiri Sancoko, yang dihadirkan sebagai saksi. Dalam catatannya, Eli menyebut beberapa partai pengusung – PDIP, Golkar, PKS, PAN, Demokrat, Gerindra, dan PPP – menerima mahar rekomendasi.

Keterangan tersebut sempat dikonfirmasi Majelis Hakim kepada Sugiri Sancoko pada sesi tanggapan terdakwa di akhir sidang. Menjawab pertanyaan hakim, Sugiri menyatakan tidak paham rincian angkanya.

“Tidak paham rinciannya, karena semua Eli yang menangani. Cuma seingat saya Gerindra tidak segitu, sedangkan Golkar dan PDIP tidak ada mahar politik alias zero,” ujar Sugiri di hadapan majelis hakim.

Dengan demikian, terdapat perbedaan keterangan antara catatan Eli Widodo dengan pernyataan Sugiri Sancoko di persidangan, khususnya terkait Golkar.

Sebelum pemeriksaan saksi dimulai, Jaksa Penuntut Umum sempat mengingatkan agar saksi memberikan keterangan sejujur-jujurnya sesuai BAP. “Saksi bisa jadi tersangka jika keterangannya palsu,” tegas JPU di ruang sidang.

Persidangan perkara ini masih panjang. Majelis hakim mengagendakan pemanggilan saksi-saksi lain yang terkait aliran dana mahar politik tersebut pada sidang berikutnya.

Hingga berita ini diturunkan, partai-partai yang namanya disebut dalam persidangan belum memberikan klarifikasi resmi. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku karena perkara ini masih dalam tahap pembuktian di pengadilan.

Praktik mahar politik sendiri secara tegas dilarang dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU Pilkada, dengan ancaman pidana bagi pemberi maupun penerima.hs/bs /red.