Konser JOSJIS HUT RI di Stadion Batoro Katong Tuai Kritik: “Rumput Baru Dibangun, Kini Dipakai Konser”

Ponorogo — MediaMataraman, Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Ponorogo semestinya menjadi momentum kebanggaan bersama. Namun, penyelenggaraan konser di Stadion Batoro Katong justru menuai kritik dari sejumlah masyarakat.

Sorotan utama bukan semata soal hiburan, melainkan penggunaan lapangan sepak bola yang baru saja mendapat sentuhan pembangunan dengan anggaran miliaran rupiah,di sewakan sebagai lokasi konser .

Lapangan yang semestinya dipersiapkan untuk aktivitas olahraga tersebut kini harus menanggung konsekuensi dari kegiatan yang menghadirkan banyak orang, panggung, peralatan, serta aktivitas lainnya di atas permukaan rumput.

Informasi yang beredar, penggunaan stadion untuk konser dikenakan biaya sewa sekitar Rp15 juta per hari, sehingga selama tiga hari,termasuk pembongkaran nilai sewanya sekitar Rp45 juta.

Angka tersebut kemudian memunculkan pertanyaan sederhana dari masyarakat: apakah nilai sewa tersebut sebanding dengan biaya pemulihan dan perawatan lapangan apabila rumput mengalami kerusakan?

Rumput Rusak, Pernyataan PLT Bupati Jadi Sorotan

Usai konser, dilakukan inspeksi mendadak terhadap kondisi Stadion Batoro Katong. Dalam kesempatan tersebut, PLT Bupati Ponorogo memberikan penjelasan terkait kondisi rumput lapangan.

Disebutkan bahwa sebelum konser memang terdapat sejumlah bagian rumput yang belum tumbuh.

Pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan baru.

Jika sebagian rumput memang belum tumbuh secara sempurna sebelum konser, mengapa lapangan yang kondisinya belum sepenuhnya siap justru digunakan untuk kegiatan konser yang berpotensi memberikan beban tambahan?

Lebih jauh lagi, PLT Bupati lisdyarita juga menyampaikan bahwa lapangan sepak bola dapat digunakan untuk kegiatan konser pada masa mendatang.

Pernyataan inilah yang membuat sebagian masyarakat semakin mempertanyakan arah pengelolaan stadion.

Stadion Sepak Bola atau Arena Serbaguna?

Penggunaan stadion untuk berbagai kegiatan sebenarnya bukan sesuatu yang otomatis keliru. Namun persoalannya adalah kesiapan fasilitas dan kemampuan pemerintah menjaga fungsi utama stadion tersebut.

Jika stadion sepak bola yang baru dibenahi dengan anggaran miliaran rupiah kembali digunakan untuk kegiatan yang berpotensi merusak permukaan lapangan, pemerintah tentu harus mempunyai perhitungan yang matang.

Apalagi, anggaran pemeliharaan stadion juga menjadi perhatian.

Jangan sampai biaya sewa yang diterima pemerintah relatif kecil, sementara biaya memperbaiki kerusakan justru jauh lebih besar dan akhirnya kembali dibebankan kepada APBD.

Masyarakat tentu berhak bertanya:

“Berapa miliar lagi uang rakyat yang harus dianggarkan agar Stadion Batoro Katong benar-benar layak disebut sebagai stadion sepak bola?”

Pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap konser ataupun hiburan rakyat.

Justru sebaliknya, kritik semacam ini seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol masyarakat terhadap pengelolaan aset daerah.

Tembok Stadion Juga Mulai Memprihatinkan

Persoalan stadion ternyata tidak berhenti pada kondisi rumput.

Di sisi utara stadion, kondisi tembok pembatas juga menjadi sorotan. Sejumlah bagian terlihat mengalami kerusakan dan bahkan dikhawatirkan dapat membahayakan apabila tidak segera mendapatkan penanganan.

Kondisi tersebut semestinya menjadi alarm bagi pemerintah daerah.

Sebab membangun fasilitas olahraga dengan anggaran besar hanyalah satu bagian. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana merawat, menjaga dan memastikan fasilitas tersebut tetap berfungsi dalam jangka panjang.

Jangan sampai pembangunan menghabiskan miliaran rupiah, tetapi beberapa tahun kemudian kembali meminta anggaran besar hanya karena persoalan pemeliharaan tidak menjadi prioritas.

Kritik Masyarakat Jangan Dianggap Angin Lalu

Sejumlah kritik yang muncul sebenarnya bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah.

Masyarakat hanya ingin pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola aset daerah dan uang rakyat.

Kritik adalah bagian dari demokrasi. Ketika masyarakat melihat sesuatu yang dianggap kurang tepat, pemerintah semestinya tidak alergi terhadap kritik.

Yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, melainkan evaluasi secara jernih: apa manfaatnya, berapa biayanya, berapa potensi kerusakannya, dan siapa yang menanggung biaya perbaikannya.

Pemerintah juga perlu berpikir jauh ke depan. Jangan sampai keputusan hari ini justru menciptakan beban anggaran baru bagi pemerintah dan masyarakat di kemudian hari.

Konser Berbayar Juga Tuai Keluhan

Selain persoalan penggunaan stadion, pelaksanaan konser juga tidak sepenuhnya luput dari keluhan penonton.

Konser yang menghadirkan Denny caknan tersebut disebut mendapat keluhan dari sebagian penonton terkait kualitas tata suara atau sound system yang dinilai kurang mendukung.

Karena konser tersebut bersifat berbayar, ekspektasi penonton tentu berbeda dengan acara hiburan gratis.

Ketika masyarakat sudah membeli tiket, mereka tentu berharap mendapatkan pertunjukan yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan.

Jika kualitas suara tidak maksimal dan penonton pulang dengan rasa kecewa, maka penyelenggara juga perlu menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi.

Jangan Sampai Stadion Menjadi Korban Kebijakan

Ponorogo membutuhkan fasilitas olahraga yang representatif.

Stadion Batoro Katong seharusnya tidak hanya menjadi tempat berdirinya bangunan megah, tetapi juga menjadi ruang olahraga yang benar-benar bisa digunakan masyarakat dan atlet dengan nyaman.

Konser boleh.

Hiburan rakyat juga penting.

Tetapi fungsi utama fasilitas harus tetap dijaga.

Jangan sampai demi sebuah acara yang hanya berlangsung beberapa hari, pemerintah harus kembali mengeluarkan anggaran besar untuk memperbaiki kerusakan yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal.

Uang yang digunakan untuk membangun dan merawat stadion adalah uang rakyat. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut aset tersebut harus dihitung dengan kepala dingin, bukan sekadar mengejar acara yang meriah sesaat.

Masyarakat tidak meminta pemerintah sempurna.

Masyarakat hanya berharap pemerintah mau mendengar, mau mengevaluasi dan mau berpikir panjang.

Sebab kritik yang disampaikan dengan tujuan membangun seharusnya tidak dianggap sebagai gangguan.

Yang perlu dikhawatirkan justru ketika masyarakat sudah berhenti mengkritik, sementara persoalan terus berulang. Had